1.
Hukum ekonomi di indonesia dibedakan
menjadi 2 yaitu,
A. hukum
ekonomi social & hokum kemasyarakatan
B. hukum
internasional & hokum kesejahteraan
C. hukum ekonomi pembangunan & hukum ekonomi
social
D. hukum
masyarakat & hukum kesejahteraan
2.
Semua aturan yang menyangkut kesusilaan
dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai
pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya. Adalah pengertian
hukum menurut
A. Utrecht B.Simorangkir C.Mayers D.Achmad Ali
3.
Suatu hubungan sebab akibat atau
pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam
kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Adalah pengertian dari
A. Ekonomi B.Hukum Ekonomi C.Subjek Hukum D.Objek Hukum
4.
Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan
antara individu-individu dalam masyarakat. Adalah pengertian dari
A. Hukum
Perdata C.Hukum
Perikatan
B. Subjek
Hukum D.Objek
Hukum
5.
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
A. Code
Napoleon C.Corpus
Juris Civilis
B. Code
Civil D.Code
de Commerce
6.
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut
dengan
A. Corpus
Juris Civilis C.Code
Civil
B. Code de
Commerce D.Ver
bintenis
7.
Dibawah in adalah Asas-asas Hukum
Perikatan , kecuali
A. Asas
Persamaan Hukum C.Asas
Kesimbangan
B. Asas
Kepastian Hukum D.Asas
kebersamaan
8. Kebiasaan
yang biasanya menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria
sebagai berikut, kecuali..
A. Perbuatan
yang bersifat perdata
B. Mengenai hak
serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
C. Tidak
bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan yang ada.
D. hak-hak yang
harus dipenuhi dan tidak bertentangan
9. Dibawah ini
manakah yang merupakan sumber-sumber dalam hukum aspek ekonomi, kecuali…
A. Kontrak
Perusahaan B. Kebiasaan C.Perundang-undangan D.
kontrak hutang piutang
10.
Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau
warga Negara sehari-hari yaitu, kecuali..
A. Perkawinan
B. Perceraian
B.Pembunuhan
D. pewarisan
11.
Pada tahun berapakah belanda mulai
menyusun kitab undang-undang hukum perdata (sipil ) atau ( KUHS ) negri belanda
. . .
A. Tahun
1810 B.Tahun 1845 C.Tahun 1820 D.Tahun 1815
12.
Sistematika hukum perdata dibagi menjadi
berapa bagian buku
A. 5 B.3 C.6 D.4
13.
Apa yang dimaksud dengan pengusaha....
A.
Seseorang yang mempunyai perusahaan jika
ia berhubungan dengan keuntungan
B.
Mereka yang melakukan sesuatu untuk
mencari keuntungan dengan modal yang banyak
C.
Orang atau pihak lain yang terlibat
kegiatan-kegiatan usaha
D.
Setiap orang atau badan hukum yang
langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko di dalam perusahaan dan juga
mewakilinya secara sah
14.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat
dibagi menjadi 2 fungsi, yakni....
A.
Pembantu di dalam perusahaandan pemimpin
filial
B.
Pembantu di dalam perusahaan dan diluar
perusahaan
C.
Pembantu atas dan pembantu bawah
D.
Pembantu di luar perusahaan dan pegawai
perusahaan
15.
Pembantu di luar perusahaan adalah....
A.
Mempunyai hubungan yang bersifat sub
ordinasi
B.
Hubungan yang sejajar sehingga berlaku
suatu perjanjian pemberian kuasa
C.
Mempunyai hubungan yang bersifat
koordinasi
D.
Memberi kuasa dan peneerima kuasa
16.
Dokumen perusahaan berdasarkan pasal 1 butir 2 undang-undang
No.8 Th.1977 merupakan....
A. Dokumen
keuangan dan dokumen lainnya
B. Pembukuan
neraca tahunan dan perhitungan laba rugi
C. Jurnal
transaksi harian bukti pembukuan dan data administrasi
D. Data,
catatan dan keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka
pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun
terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihatdibaca dan di dengar.
17.
Sifat pembukuan yang dibuat oleh seorang
pengusaha bersifat rahasia, artinya....
A.
Meskipun tujuannya diadakan pembukuan
agar pihak ke tiga mengetahui hak dan kewajibannya
B.
Perusahaan yang bersangkutan serta nilai
guna dokumen tersebut
C.
Data atau setiap tulisan yang berisi
keterangan yang m,empunyai nilai guna
D.
Data administrasi keuangan yang
mempunyai bukti adanya hak dan kewajiban
18.
Perusahaan bukan badan hukum mempunyai
arti....
A.
Subjek hukum yang mempunyai kepentingan
sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya
B.
Suatu perusahaan yang dimiliki oleh
beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan
C.
Harta pribadi para sekutu juga akan
terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut
D.
Perusahaan yang dimiliki oleh
perseorangan atau seorang pengusaha
19.
Apa pengertian dari koperasi....
A.
Perserikatan yang memenuhi keperluan
para anggotanya dengan cara menjual
barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan
sehari-hari
B.
Badan hukum yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip koperasi
C.
Perserikatan yang memajukan
kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
D.
Perserikatan yang mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan
20.
Tujuan koperasi adalah
A. untuk
kesejahteraan Negara
B. menstabilkan
keuangan Negara
C. mensejahterakan
anggotanya
D.
menekan angka pengeluaran suatu daerah
21.
Peranan hukum (Soedijana, Yohanes,
Setyardi, 2008) tersebut antara lain adalah, kecuali:
A. Hukum
sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
B. Hukum
sebagai sarana pembangunan
C. Hukum
sebagai sarana penegak keadilan
D. Hukum
sebagai sarana permainan keadilan
22.
Dari beberapa syarat tentang hukum yang
ditulis dalam Bab (2), buku Ekonomi Pembangunan Indonesia yang patut dipertimbangkan yaitu, kecuali :
A. Bahwa
kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945
B. Bahwa
kaidah-kaidah hukum nasional kita harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru
yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kesukuan dan kedaerahan
menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber memupuk kehidupan dalam ikatan
kenegaraan secara nasional
C. Bahwa
keadilan hukum terbatas
D.
Bahwa sistem hukum nasional itu
mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum
nasional itu sendiri, sehingga secara kontinyu dapat mempersiapkan pembangunan
dan pembaharuan masyarakat di masa berikutnya
23.
Dampak yang dirasakan Indonesia atas
masalah hukum ekonomi
A. Perekonomian
dunia melemah
B. Tidak
adanya hokum
C. Keadilan
sulit dilakukan
D.
Salah semua
24.
Hukum tertinggi yang mengatur mengenai
perekonomian di Indonesia terdapat dalam
pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :
A.
Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar asas kekeluargaan
B.
Cabang–cabang produksi yang penting bagi
Negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara.
C.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
D.
defisit dan devisa Negara diatur oleh
undang undang pasal 33 uud 1945
25.
Kebiasaan yang biasanya menjadi acuan
bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali..
A. Perbuatan
yang bersifat perdata
B. Mengenai
hak serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
C. Tidak
bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan yang ada.
D.
hak-hak yang harus dipenuhi dan tidak bertentangan
26.
Dibawah ini manakah yang merupakan
sumber-sumber dalam hukum aspek ekonomi, kecuali…
a. Kontrak
Perusahaan
c. Kebiasaan
b.
Perundang-undangan
d. kontrak hutang piutang
27.
Dibawah ini yang merupakan unsure dari
hukum, kecuali…..
A. Peraturan
yang bersifat mengikat dan memaksa
B. Peraturan
yang dibuat untuk dilanggar
C. Peraturan
yang diadakan oleh badan-badan resmi
D.
Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat
28.
Manusia biasa dan badan hukum termasuk
kedalam golongan…
A.Subyek
hukum C.
Hukum acara perdata
B.Kewajiban
menaati hukum D. Obyek hokum
29.
Hukum Perdata di Indonesia sebenarnya
disadur atau di adaptasi dari negara…
A.Prancis B.Malaysia C. Belanda D. Belgia
30.
Hukum Perikatan terdapat subyek hukum
dan obyek hukum, yang termasuk didalam subyek hukum adalah….
A.
Pemerintah C. Harta Kekayaan
B. Debitur dan
Kreditur D.
Badan Hukum
1.
Semua aturan yang menyangkut kesusilaan
dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai
pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya. Adalah pengertian
hukum menurut ….
A. Utrecht B. Simorangkir
A. Utrecht B. Simorangkir
C. Mayers D. Achmad Ali
2.
Suatu hubungan sebab akibat atau
pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam
kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Adalah pengertian dari …
A. Ekonomi B. Hukum Ekonomi
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
A. Ekonomi B. Hukum Ekonomi
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
3.
Obyek
hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda . Kemudian berdasarkan pasal
503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni …
A. Benda yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan
B. Benda berwujud dan tidak berwujud
C. Benda primer dan tersier
D. Benda asli dan tidak asli
A. Benda yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan
B. Benda berwujud dan tidak berwujud
C. Benda primer dan tersier
D. Benda asli dan tidak asli
4.
Setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki,
memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Adalah
pengertian dari …
A. Ekonomi B. Hukum Ekonomi
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
A. Ekonomi B. Hukum Ekonomi
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
5.
Ketentuan yang mengatur hak-hak dan
kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Adalah pengertian dari …
A. Hukum Perdata B. Hukum Perikatan
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
A. Hukum Perdata B. Hukum Perikatan
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
6.
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
…
A. Code Napoleon B. Corpus Juris Civilis
C. Code Civil D. Burgerlijk Wetboek
A. Code Napoleon B. Corpus Juris Civilis
C. Code Civil D. Burgerlijk Wetboek
7.
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut
dengan …
A. Corpus Juris Civilis B. Code Civil
C. Code de Commerce D. Ver bintenis
A. Corpus Juris Civilis B. Code Civil
C. Code de Commerce D. Ver bintenis
8. Dibawah
in adalah Asas-asas Hukum Perikatan , kecuali …
A. Asas Kepercayaan B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan D. Asas kebersamaan
A. Asas Kepercayaan B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan D. Asas kebersamaan
9. Sistem yang
terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan merupakan
pengertian dari:
A.
Hukum
B. Ekonomi
C. Hak D.
Perdata
10.
Kebiasaan yang biasanya menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut, kecuali..
A. Perbuatan
yang bersifat perdata
B. Mengenai
hak serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
C. Tidak
bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan yang ada.
D. hak-hak
yang harus dipenuhi dan tidak bertentangan
11.
Dibawah ini manakah yang merupakan sumber-sumber dalam hukum aspek ekonomi, kecuali…
A. Kontrak
Perusahaan C.
Kebiasaan
B.
Perundang-undangan
D. kontrak hutang piutang
12.
Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari
yaitu, kecuali..
A.
Perkawinan
B. Perceraian
B.Pembunuhan
D. Pewarisan
13.
Kebiasaan-kebiasaan social yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud
mengatur tata tertib adalah pengertian dari . . .
A. Nama kesusilaan B. Adat istiadat
C. Norma hukum D. Objek hukum
A. Nama kesusilaan B. Adat istiadat
C. Norma hukum D. Objek hukum
14.
Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH bahwa benda dapat di bagi menjadi
dua, yaitu. . .
A. Benda yang bersifat kebendaan
B. Benda tidak bergerak karena tujuannya
C. Benda bergerak karena sifat nya
D. Benda tidak bergerak karena hukum undang-undang
A. Benda yang bersifat kebendaan
B. Benda tidak bergerak karena tujuannya
C. Benda bergerak karena sifat nya
D. Benda tidak bergerak karena hukum undang-undang
15.
Kitab undang-undang hukum perdata di singkat (KUHPer) terdiri dari berapa
bagian . . .
A. 5 B. 3
C. 4 D. 6
A. 5 B. 3
C. 4 D. 6
16. Pada tahun berapakah belanda mulai menyusun kitab undang-undang hukum perdata (sipil ) atau ( KUHS ) negri belanda . . .
A. Tahun 1810 B. Tahun 1845
C. Tahun 1820 D. Tahun 1815
17.
Sistematika hukum perdata dibagi menjadi berapa bagian buku . . .
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
18. Obyek
hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda . Kemudian berdasarkan pasal
503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni …
A. Benda
yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan
B. Benda berwujud dan tidak berwujud
C. Benda primer dan tersier
D. Benda asli dan tidak asli
B. Benda berwujud dan tidak berwujud
C. Benda primer dan tersier
D. Benda asli dan tidak asli
19. Ketentuan
yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam
masyarakat. Adalah pengertian dari …
A. Hukum Perdata B. Hukum Perikatan
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
A. Hukum Perdata B. Hukum Perikatan
C. Subjek Hukum D. Objek Hukum
20.. Hukum perdata sering disebut dengan…
A. Hukum Pidana B. Hukum Privat
C. Hukum Publik D. Hukum Dagang
21. Sebutkan perbedaan hukum perdata yang
terjadi di Indonesia antara yang pribumi dengan orang asing. . . .
A. Di Indonesia menganut hukum pidana
B. Di Indonesia menganut hukum adat
C. Di Indonesia menganut hukum dagang
D. Di Indonesia mengatur hukum privat
22. Azas-azas hukum perdata kecuali. . . .
A. Azas Individualitas B.
Azas Kebebasan Berkontrak
C. Azas Monogami D. Azas Poligami
23. Menurut Ilmu Hukum KUHP buku IV
berisikan tentang. . . .
A. Hukum Pribadi B. Hukum Kekeluargaan
C. Hukum Kekayaan D. Hukum Waris
24. Belanda mulai menyusun Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan
kodifikasi hukum Belanda pada tahun. . . .
A. 1811 B.
1812
C. 1813 D.
1814
25.
Perusahaan yang didirikan dan dimiliki
oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan
yayasan adalah pengertian perusahaan persekutuan berbadan…
A. Sosial B.Moral
C. Hukum D.Agama
26.
Kewenangan dari RPUS adalah..
A. Mengubah
anggaran dasar
B. Menambah
dan mengurangi modal perseroan
C. Menyetujui
rancangan penggabungan dan peleburan perseroan
D. Semuanya
benar
27.
Yang menjadi kewajiban direksi dalam
menjalankan perseroan, antara lain..
A. Memberikan
persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
sebagian besar kekayaan perseroan
B. Memberikan
keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada pengadilan
negeri
C. Semua
salah
D. Semua
benar
28.
Sejumlah uang yang sama banyaknya yang
wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota
adalah pengertian dari..
A. Simpanan
Pokok
C.Simpanan Wajib
B. Anggaran
Dasar D.Dana
Cadangan
29.
Salah satu tugas pengurus organisasi
koperasi berdasarkan pada pasal 30 adalah..
A. Pembagian
hasil usaha
B. Pengesahan
pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksana tugasnya
C. Menyelenggarakan
pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
D. Pemilihan,
pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas
30.
Organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan adalah pengertian dari..
A. Pengawas
C.Pengurus
B. Pembubaran
Yayasan D.Yayasan
Asing
31.
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut
dengan …
A. Corpus Juris Civilis B. Code Civil
C. Code de Commerce D. ver bintenis
A. Corpus Juris Civilis B. Code Civil
C. Code de Commerce D. ver bintenis
32.
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
…
A. Code Napoleon B. Corpus Juris Civilis
C. Code Civil D. Burgerlijk Wetboek
A. Code Napoleon B. Corpus Juris Civilis
C. Code Civil D. Burgerlijk Wetboek
33.
Berikut ini perusahaan yang tidak
termasuk dalam perusahaan Negara dan perusahaan Swasta adalah..
A. Perusahaan
swasta nasional C.Perusahaan swasta
asing
B. Perusahaan
patungan/campuran D.Perusahaan
perseorangan
34.
Kewajiban direksi dalam menjalankan
perseroan, antara lain..
A. Mengusahakan
pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar
B. Mendaftarkan
atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham
C. Menyelenggarakan
pembukuan perseroan
D. Salah
semua
E.
Benar semua
35.
Ciri-ciri perjan antara lain sebagai
berikut..
A. Menjalankan
public service atau pelayanan kepada masyarakat
B. Merupakan
bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah
daerah tertentu
C. Mempunyai
hubungan hukum public
D. Benar
semua
36.
Pasal yang menentukan bahwa terhadap
persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas adalah..
A. Pasal 12
C.Pasal
13
B. Pasal 16
D.Pasal
21
37.
Seorang pengurus dalam menjalankan tugas
kepengurusannya harus senantiasa..
A. Beritikad
baik
B. Memperhatikan
kepentingan yayasan
C. Kepengurusan
yayasan harus dilakukan dengan baik
D. Tidak
diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan
kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan
E.
Semua benar
38.
Hak
kepribadian termasuk dalam golongan hak
A.Hak
Mutlak C.Hak
Jaminan
B.Hak
Nisbi D. Hak
Asasi
39.
Benda
bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah pengertian dari
A.
Gadai C. Jaminan
B.
Saham D.Utang
40.Sejak
kapan manusia memiliki atau mempunyai hak?
A.
Sejak dalam kandungan C.
Sejak beranjak dewasa
B.
Sejak sekolah D.
Sejak bayi
1.
Sejarah Hukum Ekonomi Indonesia juga
pernah menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menurut Emil Salim menpunyai
ciri-ciri sebagai berikut, kecuali :
a. pembebasan bersyarat
b. Berprinsip keselarasan, karena Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan azas perikehidupan keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat
c. Kerakyatan, artinya sistem ekonomi ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak
d. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan
a. pembebasan bersyarat
b. Berprinsip keselarasan, karena Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan azas perikehidupan keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat
c. Kerakyatan, artinya sistem ekonomi ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak
d. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan
2.
Peranan hukum (Soedijana, Yohanes,
Setyardi, 2008) tersebut antara lain adalah, kecuali :
a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
b. Hukum sebagai sarana pembangunan
c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
d. Hukum sebagai sarana permainan keadilan
a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
b. Hukum sebagai sarana pembangunan
c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
d. Hukum sebagai sarana permainan keadilan
3.
Dari beberapa syarat tentang hukum yang
ditulis dalam Bab (2), buku Ekonomi Pembangunan Indonesia yang patut
dipertimbangkan yaitu, kecuali :
a. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945
b. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional
c. bahwa keadilan hukum terbatas
a. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945
b. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional
c. bahwa keadilan hukum terbatas
d.
Bahwa
sistem hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional
itu sendiri, sehingga secara kontinyu dapat mempersiapkan pembangunan dan
pembaharuan masyarakat di masa berikutnya
4.
Dampak
yang dirasakan Indonesia atas masalah hukum ekonomi
a.
Perekonomian dunia melemah
b.
Tidak adanya hokum
c.
Keadilan sulit dilakukan
d.
Salah semua
5. Hukum tertinggi
yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
b. Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
b. Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
d. defisit dan devisa Negara diatur
oleh undang undang pasal 33 uud 1945
6. Sistem yang terpenting
dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan merupakan pengertian
dari:
a.
Hukum
b. Ekonomi
c. Hak
d. Perdata
7.
Kebiasaan yang biasanya menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut, kecuali..
a. Perbuatan yang bersifat perdata
b. Mengenai hak serta kewajiban yang
seharusnya dipenuhi.
c. Tidak bertentangan dengan
undang-undang atau kepatuhan yang ada.
d. hak-hak yang harus dipenuhi dan tidak
bertentangan
8.
Dibawah in adalah Asas-asas Hukum Perikatan , kecuali …
a. Asas Kepercayaan
b. Asas Persamaan Hukum
c. Asas Kesimbangan
a. Asas Kepercayaan
b. Asas Persamaan Hukum
c. Asas Kesimbangan
d. Asas kebersamaan
9. Dibawah ini manakah yang
merupakan sumber-sumber dalam hukum aspek ekonomi, kecuali…
a. Kontrak
Perusahaan c.
Kebiasaan
b. Perundang-undangan
d. kontrak hutang piutang
10. Hukum perdata mengatur
hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari yaitu, kecuali..
a. Perkawinan
c. Perceraian
b.Pembunuhan
d. pewarisan
11. 1. Hukum ekonomi pembangunan
2. hukum ekonomi politik
3. hukum ekonomi belas kasihan
4. hukum ekonomi social
Diantara 4 macam hukum diatas, yang mana termasuk kedalam hukum ekonomi….
a. 1 dan 3 c. 1 dan 4
b. 2 dan 3 d. 3 dan 4
2. hukum ekonomi politik
3. hukum ekonomi belas kasihan
4. hukum ekonomi social
Diantara 4 macam hukum diatas, yang mana termasuk kedalam hukum ekonomi….
a. 1 dan 3 c. 1 dan 4
b. 2 dan 3 d. 3 dan 4
12. Dibawah ini yang merupakan unsure dari hukum,
kecuali…..
a. Peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa
b. Peraturan yang dibuat untuk dilanggar
a. Peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa
b. Peraturan yang dibuat untuk dilanggar
c. Peraturan yang diadakan oleh
badan-badan resmi
d. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
d. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
13.
Manusia biasa dan badan hukum termasuk kedalam golongan…
a. Subyek hukum c. Hukum acara perdata
b. Kewajiban menaati hukum d. Obyek hokum
a. Subyek hukum c. Hukum acara perdata
b. Kewajiban menaati hukum d. Obyek hokum
14.
Didalam obyek hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu benda yang bersifat kebendaan
dan benda yang bersifat tidak kebendaan, dan yang termasuk kedalam benda yang
bersifat kebendaan adalah….
a. Mesin dan peralatan perusahaan yang bisa dilihat
b. Hak paten
c. Merk perusahaan
d. Hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan
a. Mesin dan peralatan perusahaan yang bisa dilihat
b. Hak paten
c. Merk perusahaan
d. Hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan
15.
KUHP Perdata terdiri dari 4 bagian, isi dari buku 4 menegnai tentang…..
a. Benda/Zakenrecht
b. Perikatan/Verbintenessenrecht
c. Daluwarsa dan Pembuktian/Verjaring en Bewijs
d. Orang/Personrecht
a. Benda/Zakenrecht
b. Perikatan/Verbintenessenrecht
c. Daluwarsa dan Pembuktian/Verjaring en Bewijs
d. Orang/Personrecht
16.
Hukum Perdata di Indonesia sebenarnya disadur atau di adaptasi dari negara…
a. Prancis c. Malaysia
b. Belanda d. Belgia
a. Prancis c. Malaysia
b. Belanda d. Belgia
17.
Hukum Perikatan terdapat subyek hukum dan obyek hukum, yang termasuk didalam
subyek hukum adalah….
a. Pemerintah c. Harta Kekayaan
b. Debitur dan Kreditur d. Badan Hukum
a. Pemerintah c. Harta Kekayaan
b. Debitur dan Kreditur d. Badan Hukum
18. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan
2. perikatan yang timbul karena undang-undang
3. Perikatan yang timbuk karena tahu sama tahu
4. Perikatan yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela
Dari keempat pernyataan diatas, yang termasuk 3 sumber hukum perikatan adalah…..
a. 1,2, dan 3 c. 1, 3, dan 4
b. 2, 3, dan 4 d. 1, 2, dan 4
2. perikatan yang timbul karena undang-undang
3. Perikatan yang timbuk karena tahu sama tahu
4. Perikatan yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela
Dari keempat pernyataan diatas, yang termasuk 3 sumber hukum perikatan adalah…..
a. 1,2, dan 3 c. 1, 3, dan 4
b. 2, 3, dan 4 d. 1, 2, dan 4
19. Tujuan koperasi adalah
a. untuk kesejahteraan Negara
b. menstabilkan keuangan Negara
c. mensejahterakan anggotanya
d. menekan angka pengeluaran suatu daerah
20. Hukum ekonomi di indonesi dibedakan menjadi 2
yaitu,
a. hukum ekonomi social & hokum
kemasyarakatan
b.
hukum internasional & hokum kesejahteraan
c. hukum
ekonomi pembangunan & hukum ekonomi social
d. hukum masyarakat & hukum
kesejahteraan
1. Yang
merupkan sifat dari KUHP Perdata Adalah…
a. Umum
b. Khusus
c. Memaksa
d. Terikat
2. Hukum
dagang diatur dalam pasal…
a. Pasal
1320 KUH
b. Pasal
1 dan 15 KUH
c. Pasal
1381 KUH
d. Pasal
1267 KUH
3. Unsure-unsur
yang tidak termasuk dalam menjalankan perusahaan adalah…
a. Terang-terangan
b. Teratur
bertindak keluar
c. Perjanjian
d. Bertujuan
untuk memperoleh keuntungan materi
4. Pasal
yang mengatur tentang hubungan perburuhan adalah….
a. Pasal
12 KUH
b. Pasal
15 KUH
c. Pasal
1792 KUH Perdata
d. Pasal
1601 KUH Perdata
5. Menurut
pasal 25 UU no.3 tahun 1982, daftar perusahaan hapus, jika terjadi berikut ini
kecuali…
a. Perusahaan
yang bersangkutan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha
b. Perusahaan
yan bersangkutan menghentikan segala kegiatn usahanya
c. Perusahaan
yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa
d. Perusahaan
yang bersangkutan dihentikan segala usahanya berdasarkan suatu keputusan pengadilan
negeri yang telah memperoleh hukum yang tetap
6. Yang
termasuk dalam unsure-unsur yang tidak kalah penting didalam persekutuan
perdata…
a. Adanya
jangka waktu
b. Adanya
pemasukan
c. Adanya
pihak ketiga
d. Adanya
administrasi
7. Yang
tidak termasuk dalam modal dasar perseroan adalah…
a. Modal
dasar
b. Modal
yang ditempatkan
c. Modal
yang disetor
d. Modal
terbatas
8. Isi KUHP Perdata mempunyai berapa bagian. . . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
9.
KUHP buku I menurut Undang-Undang berisikan tentang. . . .
a. Orang / Personrecht
b. Benda
c. Perikatan
d. Keluarga
10.
KUHP buku II menurut Undang- Undang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda
c. Perikatan
d. Pembuktian
11.
KUHP buku III menurut Undang- Undang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda
c. Perikatan
d. Pembuktian
12.
KUHP buku IV menurut Undang- Undang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda
c. Perikatan
d. Pembuktian
13.
Menurut ilmu hukum KUHP buku I berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
14.
Menurut Ilmu Hukum KUHP buku II berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
15.
Menurut Ilmu Hukum KUHP buku III berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
16.
Menurut Ilmu Hukum KUHP buku IV berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
17.
Azas-azas hukum perdata kecuali. . . .
a. Azas Individualitas
b. Azas Kebebasan Berkontrak
c. Azas Monogami
d. Azas Poligami
18.
Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan
Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer pada tanggal. . . .
a. 31 Oktober 1837
b. 31 Mei 1837
c. 31 Maret 1837
d. 31 Juli 1837
19.
Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal. . . .
a. 30 Januari 1847
b. 30 April 1847
c. 30 Juni 1847
d. 30 Agustus 1847
20.
Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS
Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda pada tahun. . . .
a. 1811
b. 1812
c. 1813
d.
1814
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
dilarang memakai kata" kotor.....